GCG

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) merupakan keharusan bagi perusahaan yang dapat meningkatkan nilai tambah bukan hanya shareholder (pemegang saham) tapi juga stakeholder (pemangku kepentingan) karena perusahaan dikelola secara amanah, sesuai dengan norma dan etika bisnis yang sehat. Dalam penerapan GCG ini diperlukan fungsi pengendalian dalam melakukan pengawasan sesuai prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness (kewajaran).

Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER- 01/ MBU/ 2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN disebutkan bahwa : “ Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan Perundang-undangan dan etika berusaha “. Dalam Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahwa : (1). BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta Anggaran Dasar BUMN. (2). Dalam rangka penerapan GCG, Direksi menyusun GCG Manual yang diantaranya dapat memuat Board Manual, Risk Management Manual, Sistem Pengendalian Intern (Internal Control System), Sistem Pengawasan Intern, Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System), Tata Kelola Teknologi Informasi, dan Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) atau biasa disebut Kode Etik Perusahaan.

Mengingat begitu strategisnya penerapan GCG baik bagi Kementerian BUMN maupun bagi BUMN itu sendiri beserta Anak Perusahaannya, maka Kementerian BUMN melalui Sekretaris Kementerian BUMN telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor : SK-16/ S. MBU/ 2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik   (Good Corporate Governance)  Pada BUMN. Pada Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan GCG, BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, BUMN dapat segera menetapkan rencana tindak (action plan) yang diperlukan. Pengukuran terhadap penerapan GCG dilakukan dalam bentuk :

  1. Penilaian (Assessment), yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di Perusahaan, melalui pengukuran yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;
  2. Evaluasi  (Review), yaitu program untuk mendiskripsikan tindak lanjut penerapan GCG di Perusahaan, melalui pengukuran yang dilaksanakan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada butir 1, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Board Manual

Board Manual atau Panduan Good Corporate Governance bagi Komisaris dan Direksi ini merupakan suatu pedoman bagi setiap anggota Komisaris dan Direksi PT Mega Eltra di dalam menjalankan tugas pengurusan dan pengelolaan perseroan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, anggaran dasar dan amanat perseroan serta Keputusan RUPS (antara lain: Key Performance Indicator (KPI), Statment of Corporate Intent (SCI).

Pedoman kerja ini berisi antara lain mengenai pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban serta hubungan kerja Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham perseroan serta prinsip-prinsip tata administrasi dan keuangan dalam pengurusan dan pengelolaan perseroan dengan menggunakan dokumen ini sebagai pedoman kerja. Pedoman kerja ini untuk menjalankan fungsi dan peran jabatannya sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, maka Board Manual ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar PT Mega Eltra, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan-peraturan lainnya yang dianggap relevan.

 

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)

Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini merupakan suatu sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikelola guna mempengaruhi bagaimana perusahaan diarahkan menuju pencapaiannya, bagaimana risiko dimonitor, dinilai dan bagaimana kinerja dioptimalkan. Dimana suatu organisasi dijalankan untuk menjamin terselengaranya praktek kejujuran dan akuntabilitas.

 

Panduan Perilaku Perusahaan (Code of Conduct)

Dalam rangka mewujudkan visi perusahaan menjadi perusahaan yang memiliki keunggulan daya saing berkelanjutan dalam bidang usaha perdagangan barang dan jasa serta menjalankan misi pelaksanaannya berdasarkan pada 6 (enam) komitmen mutu yang terfokus kepada kepuasan pelanggan, PT Mega Eltra mempunyai komitmen mutu untuk menerapkan dan mencapai standar Good Corporate Governance.

Kode etik ini merupakan standar perilaku minimum untuk semua Karyawan PT Mega Eltra. Dengan diterapkannya kode etik ini, dalam jangka panjang perusahaan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

  1. Bagi karyawan PT Mega Eltra, memahami bahwa perusahaan beroperasi secara jujur dan terbuka sehinga tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan produktif serta meningkatkan kesejahteraan karyawan;
  2. Menjaga hubungan baik dengan para stakeholder merupakan hal mendasar bagi sukses jangka panjang perusahaan;
  3. Menjadi bagian dari komunitas bisnis jasa perdagangan pupuk dan jasa konstruksi, sehingga pelaksanaan dan komitmen terhadap kode etik ini dapat menjadi perisai yang baik dalam berbagai kasus hukum dan merupakan bagian dari manajemen risiko yang baik serta membangun goodwill dan reputasi perusahaan.

 

Panduan Gratifikasi

Dalam melakukan aktivitas bisnisnya, PT Mega Eltra tidak terlepas dari interaksi dengan berbagai pihak, baik secara internal maupun eksternal. Terkait dengan hal itu, sangatlah mungkin terjadi adanya pemberian dan penerimaan hadiah atau jamuan dari satu pihak ke pihak lainnya.

Oleh karena itu untuk menunjang prinsip-prinsip GCG yang baik, perlu dibuat Pedoman Pengendalian Gratifikasi. PT Mega Eltra telah memiliki Pedoman Gratifikasi dengan nomor: 072/KEP/DIR/2015 tanggal 30 November 2015. Pedoman tersebut kemudian dimutakhirkan menjadi Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Mega Eltra Nomor Dokumen: TKP-MR/KEL-100/570/0819/011 Rev. 2 tanggal 19 Agustus 2019.

Pengendalian gratifikasi ini sangat penting bagi perusahaan karena dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi, objektifitas, maupun profesionalisme insan PT Mega Eltra, bahkan berisiko mengarah pada pidana suap yang dapat memberikan konsekuensi hukum sekaligus merusak reputasi perusahaan.

Prinsip Dasar

Semua insan Perusahaan yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan atau anggota keluarga inti (suami/istri, anak) DILARANG untuk menerima atau meminta atau memberi hadiah berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan segala bentuk gratifikasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

 

Kategori Gratifikasi

Kategori gratifikasi yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi mencakup penerimaan gratifikasi, pemberian gratifikasi, permintaan gratifikasi dan penolakan terhadap adanya gratifikasi.

 

  1. Penerimaan Gratifikasi

Penerimaan gratifikasi terbagi dalam 3 (tiga) pendekatan yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan, gratifikasi yang terkait kedinasan, dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

  1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan, gratifikasi dalam kategori ini merupakan penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh Insan Perusahaan dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima. Gratifikasi tersebut haruslah merupakan penerimaan yang dilarang atau tidak sah secara hukum.
  2. Gratifikasi yang terkait kedinasan, dalam acara resmi kedinasan atau penugasan yang dilaksanakan oleh Insan Perusahaan, pemberian-pemberian seperti plakat, cinderamata, goody bag/gimmick dan fasilitas pelatihan lainnya merupakan praktik yang dianggap wajar dan tidak berseberangan dengan standar etika yang berlaku. Penerimaan tersebut juga dipandang dalam konteks hubungan antar Perusahaan/lembaga/instansi.
  3. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan adalah gratifikasi yang berlaku umum; tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku; dipandang sebagai wujud ekspresi keramahtamahan/penghormatan dalam hubungan sosial dalam batasan nilai yang wajar serta pemberian yang berada dalam ranah adat-istiadat, kebiasaan dan norma yang ada dalam masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.
  1. Pemberian Gratifikasi

Pemberian gratifikasi yang DILARANG adalah pemberian yang dilakukan dengan tujuan suap atau gratifikasi yang dapat dianggap suap dan pemberian gratifikasi kepada pihak ketiga.

  1. Permintaan Gratifikasi

Insan Perusahaan apabila diminta untuk memberikan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian, hendaknya melakukan PENOLAKAN secara sopan dan santun terhadap pemintaan tersebut dengan memberikan penjelasan terkait Pedoman Gratifikasi kepada peminta dan apabila diperlukan dapat menyampaikan Pedoman tersebut sebagai bagian dari sosialiasi aturan.

  1. Penolakan Gratifikasi

Semua insan Perusahaan yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan atau anggota keluarga inti (suami/istri, anak) DILARANG untuk menerima secara langsung atau tidak langsung gratifikasi dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perusahaan. Terhadap tawaran/ pemberian gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kebijakan ini, insan Perusahaan wajib MENOLAK setiap tawaran/pemberian dimaksud dengan memberikan penjelasan tentang peraturan ini kepada pihak pemberi. Atas penolakan penerimaan gratifikasi yang telah dilakukan maka insan Perusahaan tersebut harus melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifkasi.

Pengelola Gratifikasi

Pengelola gratifikasi perusahaan dilaksanakan oleh Unit Pengendali Gratifikasi yang melekat pada Departemen Tata Kelola Perusahaan & Manajemen Risiko, yang telah tertuang dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Mega Eltra Nomor Dokumen: TKP-MR/KEL-100/570/0819/011 Rev. 2 tanggal 19 Agustus 2019 dengan tugas pokok dan fungsi yaitu mereviu kebijakan, melakukan pemantauan, dan pengendalian gratifikasi, serta melakukan sosialisasi tentang gratifikasi di lingkungan Perusahaan.

Proses Pelaporan

Insan Perusahaan atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran dapat melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan melalui Unit Pengendali Gratifikasi dan/atau Whistleblowing System/WBS. Perusahaan menjamin bahwa proses pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Insan Perusahaan maupun pihak ketiga akan dijaga kerahasiaannya. Pelaporan gratifikasi di PT Mega Eltra menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan berbasis online yang dapat diakses melalui alamat www.gol.kpk.go.id

Sanksi Atas Pelanggaran

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

 

KEPATUHAN LHKPN

Kebijakan Pelaporan Kekayaan

 

Dalam rangka mengimplementasikan Kebijakan Good Corporaet Governance (GCG) dan Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct) di PT Mega Eltra, serta melaksanakan komitmen dari Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan seluruh Jajaran Karyawan PT Mega Eltra terhadap bebas suap, diperlukan adanya aturan yang jelas tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). PT Mega Eltra sudah memiliki Pedoman Pelaporan Kekayaan Pejabat yang telah disahkan oleh Direksi PT Mega Eltra dengan nomor: 054/KEP/DIR/2017 tanggal 04 September 2017. 

Pedoman tersebut untuk memberikan arahan serta memberlakukan ketentuan kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk jajaran pejabat di lingkungan PT Mega Eltra untuk Komisaris, Direksi, General Manager dan Manager.

Seluruh pejabat di lingkungan PT Mega Eltra agar mematuhi ketentuan tentang kewajiban Penyampaian Laporan Harta Penyelenggara Negara.

Penanggung jawab untuk melakukan pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Departemen Tata Kelola Perusahaan & Manajemen Risiko (Dept. TKP & MR).

 

Ruang Lingkup dan Pengelola Pelaporan Kekayaan Pejabat

Berdasarkan Pedoman Pelaporan Kekayaan nomor: 054/KEP/DIR/2017, adapun yang menjadi Wajib Lapor di PT Mega Eltra meliputi:

  1. Dewan Komisaris;
  1. Direksi;
  2. Pejabat Grade I;
  3. Pejabat Grade II.

 

Seluruh Wajib Lapor memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi e-LHKPN. Departemen Tata Kelola Perusahaan & Manajemen Risiko ditetapkan sebagai koordinator untuk memberikan data dan informasi mengenai perubahan dan penggantian Wajib Lapor di lingkungan Perusahaan, sosialisasi pengisian Laporan Kekayaan Pejabat dan memonitor tingkat kepatuhan Pelaporan Kekayaan Pejabat. Insan Perusahaan yang termasuk Wajib Lapor telah diberikan sosialisasi mengenai kebijakan tentang kepatuhan Pelaporan Kekayaan Pejabat. Pelaporan Kekayaan Pejabat PT Mega Eltra pada tahun 2018 telah dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN.

Penetapan Sanksi

Wajib Lapor yang lalai dalam melaksanakan pelaporan kekayaan pejabat, akan mendapatkan sanksi berupa teguran lisan untuk tahap pertama, teguran tertulis untuk tahap kedua, dan sanksi berat untuk tahap ketiga seperti yang diatur dalam Pedoman tersebut.

 

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

  • WBS Mega Eltra

 

Whistleblowing Sytem (WBS) merupakan media pengaduan bagi pihak eksternal dan internal yang disediakan Perusahaan secara online bersifat rahasia, anonim yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan Perusahaan dan pihak eksternal dalam mengungkapkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Setiap pihak baik insan Perusahaan maupun pihak eksternal memiliki kesempatan yang sama dalam melaporkan dugaan tindak pelanggaran di Perusahaan. WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan.

PT Mega Eltra memiliki komitmen dalam menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang baik melalui penyusunan Kebijakan dan Mekanisme Pelaporan Pelanggaran yang telah melakukan pemutakhiran dan sudah disahkan pada tanggal 22 Juni 2020 oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan ini dibuat agar setiap Pimpinan dan Karyawan PT Mega Eltra untuk mematuhi Kebijakan dan Mekanisme Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, apabila melakukan pelanggaran.

 

  • Prinsip Dasar WBS Mega Eltra

 

Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan atau penyikapan oleh pelapor, maka Sistem Pelaporan Pelanggaran ini diterapkan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Kepastian Hukum

Pelaksanaan kebijakan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek kepatutan dan kewajaran, dan dapat memberikan perlindungan bagi pihak terkair. 

 

  1. Efektif

Penerapan system pelaporan pelanggaran dilakukan dengan terstandarisasi dan taat hukum mengacu yang ada di dalam Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Efisiensi

Aktivitas pelaporan pelanggaran dilakukan dengan tetap memperhatikan penggunaan berbagai sumber daya dan/atau perangkat perusahaan secara efisiensi dalam mendukung pelaksanaan.

  1. Transparan

Penerapan system pelaporan pelanggaran menjunjung tinggi transparansi informasi pada pihak berwenang apabila mengetahui terdapat penyimpangan dari pelaksanaan proses bisnis yang berlaku.

  1. Akuntable

Penerapan system pelaporan pelanggaran menjunjung tinggi kebenaran atas data dan informasi yang disampaikan dan pertanggungjawabannya.

  1. Kehati-hatian

Dalam pelaksanaan Kebijakan dan Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran harus berpegang pada asas kehati-hatian, yakni dengan memperhitungkan dampak/risiko yang terkecil bagi Perusahaan dan/atau Pejabat/Personel terkait.

  1. Non Diskriminatif

Setiap Insan Perusahaan memiliki hak yang sama untuk dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap Insan Perusahaan dan Anak Perusahaan yang terjadi di lingkungan PT Mega Eltra sesuai dengan bentuk tindakan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS.

  1. Itikad Baik

Setiap pelaporan pelanggaran dilakukan atas dasar itikad baik dengan tujuan untuk kepentingan Perusahaan, bukan dilakukan atas dasar fitnah atau tanpa dasar/bukti.

  1. Kerahasian dan Perlindungan terhadap Pelapor

Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan, Kebijakan dan Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran ini menjaga kerahasiaan serta asa praduga tidak bersalah. 

 

  • Ruang Lingkup WBS Mega Eltra

 

WBS-PT Mega Eltra ini dapat mengakomodasi dan memudahkan penyampaian dugaan penyimpangan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. Secara garis besar, batasan ruang lingkup yang dapat dilaporkan sebagai berikut:

  1. Pencurian dan penggelapan asset Perusahaan;
  2. Suap/Penyuapan dan/atau pemberian/penerimaan hadiah;
  3. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Benturan kepentingan;
  5. Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan termasuk Pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Pelaporan Pelanggaran hanya akan menindaklanjuti pengaduan atas perbuatan/tindakan tersebut di atas. 

  • Pengelola WBS Mega Eltra

 

WBS merupakan suatu mekanisme pelaporan terhadap pelanggaran yang dilakukan secara rahasia yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan Perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan perusahaan. Pelaporan dilakukan melalui suatu mekanisme baku dan dikelola secara profesional oleh Divisi Satuan Pengawas Intern sesuai dengan Kebijakan dan Mekanisme Pelaporan Pelanggaran yang telah dimutakhirkan dan disahkan pada tanggal 22 Juni 2020 oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

  • Perlindungan Bagi Pelapor

 

Perusahaan wajib memberikan perlindungan bagi pelapor dan menjamin atas kerahasian identitasnya. Informasi terkait pelapor terdokumentasi dengan baik dan hanya boleh diketahui oleh Satuan Pengawas Internal yang bertanggung jawab atas tindaklanjut pengaduan pelanggaran.

Kebijakan perlindungan terhadap pelapor, adalah sebagai berikut:

  1. Identitas pelapor dijamin kerahasiannya oleh Perusahaan.
  2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, penurunan jabatan atau pangkat, pemecatan, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasian pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
  3. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan.
  4. Dengan mempertimbangkan tertentu, Perusahaan juga dapat memberikan perlindungan kepada keluarga Pelapor dan Tim WBS.

 

Kebijakan perlindungan terhadap pelapor untuk mendorong setiap insani perusahaan dan pelapor untuk berani melaporkan pelanggaran dan menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya.

  • Media Pelaporan

 

Pelapor dapat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran melalui berbagai media sebagai berikut:

E-mail : meclean@megaeltra.com 
Telepon : (021) – 21285152
Alamat : Tim Pengelola Pengaduan (TPP)

PT Mega Eltra 

Jl.Jatiwaringin Raya No. 1 RT.011/05 Cipinang Melayu, Jakarta Timur 13620

 

  • Sanksi Atas Pelanggaran

 

  1. Setiap Insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
  2. Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari atasan langsung karyawan yang bersangkutan;
  3. Sanksi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.

Bila Mitra Kerja atau Stakeholders lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

 

KINERJA PENERAPAN GCG

Kinerja Penerapan GCG di PT Mega Eltra

PT Mega Eltra telah melaksanakan assessment dan review GCG secara berkala. Pada tahun 2019, PT Mega Eltra telah melakukan GCG assessment dengan mengacu pada Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang indikator parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. GCG assessment di PT Mega Eltra tahun 2019 dilakukan oleh Tim Asesor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada tahun 2020, PT Mega Eltra akan melakukan review atas assessment yang telah dilakukan pada tahun 2019 yang mengacu pada Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang indikator parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Keterangan:

Nilai Di Atas 85 = Sangat Baik

75 ≤ Nilai < 85 = Baik 

60 ≤ Nilai < 75 = Cukup Baik

50 ≤ Nilai < 60 = Kurang Baik

Nilai < 50 = Tidak Baik

 

Peningkatan nilai skor assessment penerapan GCG menunjukkan bukti komitmen PT Mega Eltra dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik di seluruh aktivitas Perusahaan, yang dilakukan oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris maupun Direksi dan jajaran di bawahnya.

 

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik internal maupun eksternal, serta untuk memberikan jaminan dalam pencapaian visi dan misi, Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada seluruh aktivitas dan kepentingan usaha PT Mega Eltra.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi ini bertujuan memastikan pencapaian nilai (value) bagi Pemegang Saham dan pemenuhan komitmen pada karyawan dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya.

Untuk menjamin hal tersebut, Perusahaan:

Menyusun Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi No Dokumen: DIR/KEL-100/500/1218/088 Rev. 0 Tanggal 01 Desember 2018 yang mengacu pada SNI ISO 31000 Manajemen Risiko – Prinsip dan Panduan.

  • Mewajibkan penanggung jawab risiko di setiap tingkatan organisasi melakukan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi pengelolaan risiko serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
  • Berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pengelola risiko, menyediakan anggaran pengelolaan risiko, serta menyediakan dukungan teknologi informasi untuk pengelolaan risiko secara memadai dan menjadikan budaya sadar risiko sebagai bagian dari budaya Perusahaan;
  • Melakukan evaluasi melalui Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Mega Eltra dengan Nomor: 047/KEP/DIR/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan, Departemen Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko ditunjuk sebagai penanggung jawab penerapan manajemen risiko.

PENGELOLAAN RISIKO

Pengelolaan risiko di Perusahaan dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan terintegrasi. Untuk lebih mengoptimalkan proses pengelolaan risiko, atas arahan dari Pemegang Saham PT Mega Eltra menggunakan sistem dari Pupuk indonesia yaitu Pupuk Indonesia Risk Management Application (PRISMA). PRISMA menjadi sarana dalam melakukan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko (Risk Control Self Assessment/RCSA) berbasis teknologi nformasi. PRISMA juga berfungsi sebagai dashboard bagi Manajemen Perusahaan untuk melakukan pemantauan terhadap pengelolaan risiko di Pupuk Indonesia Group serta untuk mendukung pengambilan keputusan.