Sekilas GCG

GCG

Dalam rangka mewujudkan perusahaan yang berdaya saing tinggi dan terus tumbuh berkelanjutan, PT Mega Eltra terus mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, responsible, independen, dan fairness dalam menjalankan setiap aktivitas usahanya.

Perusahaan meyakini bahwa dengan pelaksanaan aspek-aspek GCG secara konsisten dapat mendukung tujuan Perusahaan dalam mencapai kinerja dan profitabilitas serta memberikan nilai tambah terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG, akan memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, memastikan tercapainya keberlangsungan usaha jangka panjang perusahaan, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, dan meningkatkan kepercayaan para stakeholders.

Komitmen Terhadap Penerapan GCG Secara Berkelanjutan

Bagi PT Mega Eltra menerapkan GCG bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan, melainkan elemen fundamental yang melandasi setiap aktivitas bisnis Perusahaan. Wujud komitmen PT Mega Eltra dalam menerapkan GCG di antaranya adalah pembentukan fungsi penanggung jawab GCG yaitu pada Departemen Tata Kelola Perusahaan & Manajemen Risiko, penerapan pakta integritas dalam setiap pengambilan keputusan, pengembangan pengetahuan bagi seluruh insan perusahaan terkait penerapan GCG, pelaksanaan GCG assessment dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil GCG assessment. Perusahaan secara berkelanjutan melakukan langkah-langkah perbaikan baik dari sisi soft structure maupun dari sisi infrastructure GCG dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG.

Kebijakan GCG

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance

Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) merupakan soft structure GCG yang menggambarkan secara keseluruhan sistem, struktur, kelengkapan dan cakupan penerapan GCG di sebuah Perusahaan. Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, PT Mega Eltra telah melakukan pemutakhiran Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of CG) dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2016 oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Panduan Perilaku Perusahaan (Corporate Ethics Code of Conduct

Dalam rangka menjaga integritas, PT Mega Eltra telah menyusun Panduan Perilaku dan Kode Etik untuk menjadi acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan di PT Mega Eltra dalam usaha untuk pencapaian Visi dan Misi Perusahaan. Panduan Perilaku dan Kode Etik ini merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam menjalankan dan menjabarkan Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan, yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh insan Perusahaan. PT Mega Eltra telah melakukan pemutakhiran Panduan Perilaku Perusahaan (Corporate Ethics Code of Conduct) dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2016 oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

3. Panduan Board Manual bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Board Manual merupakan suatu Pedoman kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Mega Eltra dalam menjalankan fungsi dan peran jabatannya dalam menjalankan fungsi dan peran jabatannya sebagai pengemban amanah Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. PT Mega Eltra telah melakukan pemutakhiran Panduan Board Manual dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2016 oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

1. WBS Mega Eltra

Whistleblowing Sytem (WBS) merupakan media pengaduan bagi pihak eksternal dan internal yang disediakan Perusahaan secara online bersifat rahasia, anonim yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan Perusahaan dan pihak eksternal dalam mengungkapkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Setiap pihak baik insan Perusahaan maupun pihak eksternal memiliki kesempatan yang sama dalam melaporkan dugaan tindak pelanggaran di Perusahaan. WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan.

PT Mega Eltra memiliki komitmen dalam menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang baik melalui penyusunan Kebijakan dan Mekanisme Pelaporan Pelanggaran yang telah melakukan pemutakhiran dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2016 oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan ini dibuat agar setiap Pimpinan dan Karyawan PT Mega Eltra untuk mematuhi Kebijakan dan Mekanisme Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, apabila melakukan pelanggaran.

2. Prinsip Dasar WBS Mega Eltra

Prinsip yang mendasari WBS Pupuk Indonesia sebagai berikut:

  1. Objektivitas, bahwa penanganan pengaduan harus berdasar fakta atau bukti yang dapat dinilai.
  2. Koordinasi, bahwa penanganan pengaduan harus dilakukan dengan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang.
  3. Efektivitas dan efisiensi, bahwa penanganan pengaduan harus dilaksanakan secara tepat sasaran dan penggunaan sumber daya yang efisien.
  4. Akuntabilitas, bahwa proses penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
  5. Transparan, bahwa hasil penanganan pengaduan diinformasikan berdasarkan mekanisme yang jelas dan terbuka bagi pihak yang berkepentingan.
  6. Mengedepankan kerahasiaan, azas praduga tidak bersalah dan profesionalisme dalam melakukan proses pemeriksaan atas setiap pengaduan.
  7. Pelaporan bersifat anonim, namun apabila pelapor mengungkapkan identitasnya kepada Perusahaan maka Perusahaan akan menjamin kerahasiaannya. 
  8. Data pelapor atau informasi lainnya dari semua Pelapor akan dijaga kerahasiaannya, kecuali yang bersangkutan menyetujui pengungkapan data/ informasi tersebut untuk kepentingan pelaksanaan pemeriksaan.
  9. Bagi yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
  10. Sanksi administrasi dan/atau sanksi lain ditetapkan sesuai ketentuan peraturan Perusahaan.

    3. Ruang Lingkup WBS Mega Eltra

    WBS-Pupuk Indonesia ini dapat mengakomodasi dan memudahkan penyampaian dugaan penyimpangan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. Secara garis besar, batasan ruang lingkup yang dapat dilaporkan sebagai berikut:

    1. Penyimpangan kode etik/perilaku dan peraturan Perusahaan;
    2. Benturan kepentingan;
    3. Kecurangan;
    4. Korupsi, Pencurian, dan Penggelapan;
    5. Suap atau Pemerasan;
    6. Gratifikasi yang dilarang.

    Sistem Pelaporan Pelanggaran hanya akan menindaklanjuti pengaduan atas perbuatan/tindakan tersebut di atas. 

    4. Pengelola WBS Mega Eltra

    WBS merupakan suatu mekanisme pelaporan terhadap pelanggaran yang dilakukan secara rahasia yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan Perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan perusahaan. Pelaporan dilakukan melalui suatu mekanisme baku dan dikelola secara profesional oleh Divisi Satuan Pengawas Intern sesuai dengan Kebijakan dan Mekanisme Pelaporan Pelanggaran yang telah dimutakhirkan dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2016 oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

    5. Perlindungan Bagi Pelapor

    Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan identitas dan pelaporan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun. Perlindungan ini juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut. 

    6. Media Pelaporan

    Pelapor dapat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran melalui berbagai media sebagai berikut:

    E-mail : spi@megaeltra.com
    Telepon : (021) –
    Alamat : Divisi Satuan Pengawas Intern PT Mega Eltra Jl.Jatiwaringin Raya No. 1 Cipinang Melayu, Jakarta 13620

    7. Sanksi Atas Pelanggaran

    1. Setiap Insan Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
    2. Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari atasan langsung karyawan yang bersangkutan.
    3. Sanksi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.
    4. Bila Mitra Kerja atau Stakeholders lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

    PENGENDALIAN GRATIFIKASI

    PT Mega Eltra memiliki komitmen yang kuat akan kepatuhan insannya dalam menjaga citra Perusahaan. Seluruh insan PT Mega Eltra dilarang menerima gratifikasi yang memberikan keuntungan pribadi, diri sendiri dan keluarganya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, serta yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

    Komitmen penerapan Pengendalian Gratifikasi tersebut didukung dengan penetapan Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Mega Eltra yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi nomor : 072/ KEP/DIR/2015, tanggal 30 November 2015. Pedoman tersebut kemudian dimutakhirkan menjadi Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Mega Eltra Nomor Dokumen: TKP-MR/KEL-100/570/0819/011 Rev. 2 tanggal 19 Agustus 2019.

    Prinsip Dasar

    Semua insan Perusahaan yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan atau anggota keluarga inti (suami/istri, anak) DILARANG untuk menerima atau meminta atau memberi hadiah berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan segala bentuk gratifikasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

    Kategori Gratifikasi

    Kategori gratifikasi yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi mencakup penerimaan gratifikasi, pemberian gratifikasi, permintaan gratifikasi dan penolakan terhadap adanya gratifikasi.

    1. Penerimaan Gratifikasi

    Penerimaan gratifikasi terbagi dalam 3 (tiga) pendekatan yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan, gratifikasi yang terkait kedinasan, dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

    Gratifikasi yang wajib dilaporkan, gratifikasi dalam kategori ini merupakan penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh Insan Perusahaan dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima. Gratifikasi tersebut haruslah merupakan penerimaan yang dilarang atau tidak sah secara hukum.

    Gratifikasi yang terkait kedinasan, dalam acara resmi kedinasan atau penugasan yang dilaksanakan oleh Insan Perusahaan, pemberian-pemberian seperti plakat, cinderamata, goody bag/gimmick dan fasilitas pelatihan lainnya merupakan praktik yang dianggap wajar dan tidak berseberangan dengan standar etika yang berlaku. Penerimaan tersebut juga dipandang dalam konteks hubungan antar Perusahaan/lembaga/instansi.

    Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan adalah gratifikasi yang berlaku umum; tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku; dipandang sebagai wujud ekspresi keramahtamahan/penghormatan dalam hubungan sosial dalam batasan nilai yang wajar serta pemberian yang berada dalam ranah adat-istiadat, kebiasaan dan norma yang ada dalam masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.

    1. Pemberian Gratifikasi

    Pemberian gratifikasi yang DILARANG adalah pemberian yang dilakukan dengan tujuan suap atau gratifikasi yang dapat dianggap suap dan pemberian gratifikasi kepada pihak ketiga.

    1. Permintaan Gratifikasi

    Insan Perusahaan apabila diminta untuk memberikan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian, hendaknya melakukan PENOLAKAN secara sopan dan santun terhadap pemintaan tersebut dengan memberikan penjelasan terkait Pedoman Gratifikasi kepada peminta dan apabila diperlukan dapat menyampaikan Pedoman tersebut sebagai bagian dari sosialiasi aturan.

    1. Penolakan Gratifikasi

    Semua insan Perusahaan yang karena jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, dan atau anggota keluarga inti (suami/istri, anak) DILARANG untuk menerima secara langsung atau tidak langsung gratifikasi dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perusahaan. Terhadap tawaran/ pemberian gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kebijakan ini, insan Perusahaan wajib MENOLAK setiap tawaran/pemberian dimaksud dengan memberikan penjelasan tentang peraturan ini kepada pihak pemberi. Atas penolakan penerimaan gratifikasi yang telah dilakukan maka insan Perusahaan tersebut harus melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifkasi.

    Pengelola Gratifikasi

    Pengelola gratifikasi perusahaan dilaksanakan oleh Unit Pengendali Gratifikasi yang melekat pada Departemen Tata Kelola Perusahaan & Manajemen Risiko, yang telah tertuang dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Mega Eltra Nomor Dokumen: TKP-MR/KEL-100/570/0819/011 Rev. 2 tanggal 19 Agustus 2019 dengan tugas pokok dan fungsi yaitu mereviu kebijakan, melakukan pemantauan, dan pengendalian gratifikasi, serta melakukan sosialisasi tentang gratifikasi di lingkungan Perusahaan.

    Proses Pelaporan

    Insan Perusahaan atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran dapat melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan melalui Unit Pengendali Gratifikasi dan/atau Whistleblowing System/WBS. Perusahaan menjamin bahwa proses pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Insan Perusahaan maupun pihak ketiga akan dijaga kerahasiaannya. Pelaporan gratifikasi di PT Mega Eltra menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan berbasis online yang dapat diakses melalui alamat www.gol.kpk.go.id

    Sanksi Atas Pelanggaran

    Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

    KEPATUHAN LHKPN

    Kebijakan Pelaporan Kekayaan

    Dalam rangka mengimplementasikan Kebijakan Good Corporaet Governance (GCG) dan Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct) di PT Mega Eltra, serta melaksanakan komitmen dari Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan seluruh Jajaran Karyawan PT Mega Eltra diperlukan adanya aturan yang jelas tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). PT Mega Eltra sudah memiliki Pedoman Pelaporan Kekayaan Pejabat yang telah disahkan oleh Direksi PT Mega Eltra dengan nomor: 054/KEP/DIR/2017 tanggal 04 September 2017. 

    Pedoman tersebut untuk memberikan arahan serta memberlakukan ketentuan kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk jajaran pejabat di lingkungan PT Mega Eltra untuk Komisaris, Direksi, General Manager dan Manager.

    Seluruh pejabat di lingkungan PT Mega Eltra agar mematuhi ketentuan tentang kewajiban Penyampaian Laporan Harta Penyelenggara Negara.

    Penanggung jawab untuk melakukan pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Departemen Tata Kelola Perusahaan & Manajemen Risiko (Dept. TKP & MR).

    Ruang Lingkup dan Pengelola Pelaporan Kekayaan Pejabat

    Berdasarkan Pedoman Pelaporan Kekayaan nomor: 054/KEP/DIR/2017, adapun yang menjadi Wajib Lapor di PT Mega Eltra meliputi:

    1. Dewan Komisaris;
    2. Direksi;
    3. Pejabat Grade I;
    4. Pejabat Grade II.

    Seluruh Wajib Lapor memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi e-LHKPN. Departemen Tata Kelola Perusahaan & Manajemen Risiko ditetapkan sebagai koordinator untuk memberikan data dan informasi mengenai perubahan dan penggantian Wajib Lapor di lingkungan Perusahaan, sosialisasi pengisian Laporan Kekayaan Pejabat dan memonitor tingkat kepatuhan Pelaporan Kekayaan Pejabat. Insan Perusahaan yang termasuk Wajib Lapor telah diberikan sosialisasi mengenai kebijakan tentang kepatuhan Pelaporan Kekayaan Pejabat. Pelaporan Kekayaan Pejabat Pupuk Indonesia pada tahun 2018 telah dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN.

    Penetapan Sanksi

    Wajib Lapor yang lalai dalam melaksanakan pelaporan kekayaan pejabat, akan mendapatkan sanksi berupa teguran lisan untuk tahap pertama, teguran tertulis untuk tahap kedua, dan sanksi berat untuk tahap ketiga seperti yang diatur dalam Pedoman tersebut.

     

    KINERJA PENERAPAN GCG

    Kinerja Penerapan GCG di PT Mega Eltra

    PT Mega Eltra telah melaksanakan assessment dan review GCG secara berkala. Pada tahun 2017, PT Mega Eltra telah melakukan GCG assessment dengan mengacu pada Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang indikator parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. GCG assessment di PT Mega Eltra tahun 2017 dilakukan oleh Tim Asesor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada tahun 2018, PT Mega Eltra telah melakukan review atas assessment yang telah dilakukan pada tahun 2017 yang mengacu pada Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang indikator parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

    Keterangan:

    Nilai Di Atas 85 = Sangat Baik

    75 ≤ Nilai < 85 = Baik 

    60 ≤ Nilai < 75 = Cukup Baik

    50 ≤ Nilai < 60 = Kurang Baik

    Nilai < 50 = Tidak Baik

    Peningkatan nilai skor assessment penerapan GCG menunjukkan bukti komitmen PT Mega Eltra dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik di seluruh aktivitas Perusahaan, yang dilakukan oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris maupun Direksi dan jajaran di bawahnya.

    PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

    KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

    Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik internal maupun eksternal, serta untuk memberikan jaminan dalam pencapaian visi dan misi, Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada seluruh aktivitas dan kepentingan usaha PT Mega Eltra.

    Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi ini bertujuan memastikan pencapaian nilai (value) bagi Pemegang Saham dan pemenuhan komitmen pada karyawan dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya.

    Untuk menjamin hal tersebut, Perusahaan:

    • Menyusun Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi No Dokumen: DIR/KEL-100/500/1218/088 Rev. 0 Tanggal 01 Desember 2018 yang mengacu pada SNI ISO 31000 Manajemen Risiko – Prinsip dan Panduan.
    • Mewajibkan penanggung jawab risiko di setiap tingkatan organisasi melakukan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi pengelolaan risiko serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
    • Berkomitmen untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pengelola risiko, menyediakan anggaran pengelolaan risiko, serta menyediakan dukungan teknologi informasi untuk pengelolaan risiko secara memadai dan menjadikan budaya sadar risiko sebagai bagian dari budaya Perusahaan.
    • Melakukan evaluasi melalui Penilaian Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko.

    Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Mega Eltra dengan Nomor: 047/KEP/DIR/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan, Departemen Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko ditunjuk sebagai penanggung jawab penerapan manajemen risiko.

    PENGELOLAAN RISIKO

    Pengelolaan risiko di Perusahaan dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan terintegrasi. Untuk lebih mengoptimalkan proses pengelolaan risiko, atas arahan dari Pemegang Saham PT Mega Eltra menggunakan sistem dari Pupuk indonesia yaitu Pupuk Indonesia Risk Management Application (PRISMA). PRISMA menjadi sarana dalam melakukan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko (Risk Control Self Assessment/RCSA) berbasis teknologi nformasi. PRISMA juga berfungsi sebagai dashboard bagi Manajemen Perusahaan untuk melakukan pemantauan terhadap pengelolaan risiko di Pupuk Indonesia Group serta untuk mendukung pengambilan keputusan.